iNews Sendawar – Bupati Kutai Barat, Frederick Edwin, menyatakan dukungan penuh terhadap kolaborasi riset dan inovasi Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) sebagai langkah strategis dalam memperkuat pembangunan daerah berbasis data, riset, dan teknologi.
Dalam kegiatan sosialisasi BRIN yang digelar sebagai bagian dari program aspirasi Anggota DPR RI Dapil Kalimantan Timur sekaligus Ketua Komisi X, Hetifah Sjaifudian, Bupati Frederick menekankan pentingnya sinergi antara BRIN dan pemerintah daerah (Pemda).
“Program ini sangat membantu dalam menyusun arah pembangunan Kutai Barat, baik saat ini maupun di masa mendatang. Kami siap berkolaborasi dengan BRIN secara aktif,” tegas Frederick, Jumat (5/7/2025).
Riset Jadi Dasar Pembuatan Kebijakan Publik
Pendamping BRIN, Wiwiek Joelijani, menyebut bahwa sejak BRIN dibentuk pada 2021. Perannya sebagai Pembina Teknis Pemda semakin vital dalam menciptakan kebijakan publik yang berbasis riset dan inovasi.
“Setiap kebijakan seharusnya diawali dengan kajian ilmiah berbasis fakta dan data. Di sinilah BRIN hadir sebagai mitra strategis Pemda dalam membangun kebijakan yang tepat sasaran dan berkelanjutan,” ujar Wiwiek.
Ia menambahkan bahwa secara kelembagaan. BRIN dibina oleh Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) sebagai pembina umum, sedangkan secara teknis tetap independen dan menjalin kerja sama lintas sektor.
Baca Juga : BNPB Gelar Operasi Modifikasi Cuaca Antisipasi Karhutla Kalbar
Bappeda Kutai Barat Sambut Baik Kolaborasi dengan BRIN
Sementara itu, Kabid Litbang Bappeda Kutai Barat, Yulian. Beliau mengapresiasi kehadiran BRIN sebagai solusi atas keterbatasan sumber daya manusia dalam proses perencanaan dan penelitian daerah.
“Kami sangat terbantu. Selama ini kami hanya memiliki dua personel untuk Litbang, sehingga untuk kajian jangka pendek kami harus menggandeng perguruan tinggi. Kolaborasi dengan BRIN menjadi harapan besar ke depan,” ujar Yulian.
Ia berharap kehadiran BRIN tidak hanya sebagai mitra pusat. Tetapi juga dapat direplikasi di daerah dalam bentuk unit fungsional yang dapat menyatu dalam struktur Pemda sesuai amanat perundang-undangan.
